Bantuan PIP Maret 2026 Sudah Cair? Cek Status Penerima Bantuan Pelajar Sekolah Disini!
--
- Akses situs web resmi Sipintar di https://pip.kemendikdasmen.go.id/home_v1.
- Temukan kotak menu berlabel 'Cari Penerima PIP'.
- Masukkan data NISN dan NIK Anda di kolom yang disediakan.
- Masukkan jawaban dari perhitungan matematika yang muncul di layar.
- Klik tombol 'Periksa Penerima PIP'. Sistem akan secara otomatis menampilkan status penerima manfaat.
Rincian Bantuan PIP dan Bank Penyalur
Pemerintah telah menetapkan jumlah dana PIP yang berbeda untuk setiap tingkat pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) per tahun, termasuk:
Baca juga: FC Mobile Kode Reedem Hari Ini Maret 2026 Terupdate, Baru! Klaim Segera untuk Dapat Skin Menarik
Baca juga: Founder SejutaCita Andhika Sudarman Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Begini Pengakuan dari Korban!
- Siswa SMP/SMA: Rp 1.800.000
- Siswa SMA: Rp 750.000
- Siswa SD: Rp 450.000
Proses penyaluran dana melibatkan tiga lembaga perbankan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan layanan pencairan untuk siswa sekolah dasar dan menengah.
Bank Negara Indonesia (BNI) menyalurkan dana kepada siswa sekolah menengah atas dan sekolah teknik. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengelola semua tingkat pendidikan khusus di provinsi Aceh.
Target Prioritas dan Persyaratan Khusus
Menurut situs web PIP, bantuan ini diprioritaskan untuk pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak-anak dari keluarga yang mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Pemerintah juga menetapkan target dengan pertimbangan khusus, termasuk anak yatim piatu di panti asuhan, korban bencana alam, anak-anak di zona konflik, penyandang disabilitas, dan siswa dengan orang tua yang dipenjara.
Program ini juga bertujuan untuk membantu kaum muda yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan mereka, baik melalui jalur formal maupun non-formal (Paket A hingga C dan lembaga pendidikan).
Siswa dengan kebutuhan khusus ini harus menerima rekomendasi atau usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, atau pemangku kepentingan terkait.
Khusus untuk penyandang disabilitas, pemerintah memberikan pengecualian terhadap persyaratan administratif.
