Viral Kasus PHK SPPG Gegerkan Sosial Media, BGN Bantah Sebut Transformasi MBG 2.0 Fokus Efisiensi Anggaran
--
BGN Bantah Kasus PHK Massal SPPG
BGN klarifikasi merespons keresahan pekerja SPPG usai beredar video viral yang memperlihatkan kekhawatiran pengurangan tenaga kerja massal akibat penyesuaian petunjuk teknis baru dari pemerintah.
Melalui keterangannya, juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan juknis jumlah personel hanyalah acuan perhitungan kebutuhan relawan per hari sesuai kapasitas penerima manfaat, bukan batasan jumlah pekerja.
"Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat," kata Tysa Novenny, Selasa (05/11/2026).
Melalui petunjuk teknis BGN, fasilitas yang melayani 1.000 hingga 1.499 penerima manfaat memiliki pedoman acuan sebanyak 15 relawan setiap harinya.
Baca juga: Gelombang Boikot Menguat! D'MASIV Akhiri Kerja Sama dengan RANS Entertainment
Diketahui bahwa kebutuhan relawan meningkat secara bertahap hingga mencapai 47 orang untuk dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat setiap hari pelayanan.
Di sini mitra pengelola tetap diizinkan mempekerjakan relawan lebih banyak selama total pengeluaran operasional tidak melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
BGN menyarankan opsi penerapan sistem kerja bergilir atau shifting agar seluruh relawan tetap terakomodasi tanpa membebani pembiayaan internal.
Di samping adanya pengaturan tenaga kerja, MBG 2.0 mengubah skema pembiayaan operasional dari at cost menjadi batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
BGN menilai batas maksimal biaya operasional sangat penting untuk mencegah pengeluaran melebihi alokasi APBN serta memperkuat transparansi penggunaan anggaran negara.
"Sebelumnya, penerapan biaya operasional dengan mekanisme at cost tanpa plafon menyebabkan pengeluaran berpotensi melampaui pagu anggaran negara," kata Tysa Novenny, Minggu (03/11/2026).
Skema insentif fasilitas SPPG juga disesuaikan dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per penerima manfaat yang berlaku mulai 5 Oktober 2026.
Lantaran perubahan kebijakan anggaran ini masih perlu dipantau secara langsung di lapangan untuk memastikan kualitas distribusi dan ketercukupan gizi tetap terjaga. Sejumlah lembaga riset merilis hasil survei terkait pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program MBG.
Di sisi lain survei Adidaya Institute pada 15–21 September 2026 mencatat 61,6 persen responden menginginkan MBG tetap dilanjutkan karena dinilai bermanfaat.
"Sekitar enam dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan dan dua dari tiga orang warga merasa program ini bermanfaat," jelasDirektur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto, Minggu (21/09/2026).
Demikianlah informasi mengenai berita yang tengah viral diantara masyarakat tanah air ini beberapa waktu ini. Jadi Pastikan kamu mengikuti kami untuk terus mendapatkan informasi terupdate!
