Friday 13th of November 2026

Gibran Rakabuming Resmi Mundur dari Kursi Wapres! Pemilihan Penggantinya Masih Jadi Perbincangan Hangat

Gibran Rakabuming Resmi Mundur dari Kursi Wapres! Pemilihan Penggantinya Masih Jadi Perbincangan Hangat

--

MITRA AUTO – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai pemilihan pengganti Gibran Rakabuming yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!

Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sebelum mendatangi gedung MPR, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Setelah pertemuan tersebut, ia melanjutkan agenda dengan menyerahkan surat resmi pengunduran dirinya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Baca juga: Diskominfo Ungkap Dugaan Serangan Siber, CCTV Yogyakarta Tak Bisa Diakses Saat Demo Ricuh

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti. MPR kemudian menyiapkan tahapan konstitusional untuk mengisi posisi wakil presiden yang akan ditinggalkan. Salah satu langkah awalnya adalah meminta Presiden Prabowo mengajukan dua kandidat pengganti.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden 14 hari," kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Presiden Prabowo sendiri telah menyatakan menerima keputusan pengunduran diri tersebut. Ia mengaku tidak mudah menerima pilihan Gibran, tetapi tetap menghormati keputusan yang telah ditetapkan.

"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026).

Baca juga: Honda Siapkan Investasi Rp48 Triliun Demi Buka Pabrik Baru, Targetkan Serap 2.000 Tenaga Kerja

Setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong, proses pengisian posisi tersebut akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang MD3. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.

Dalam proses pemilihan, Presiden wajib mengirimkan dua nama kandidat beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR. Kedua calon tersebut nantinya harus menyampaikan kesiapan untuk mengikuti pencalonan di hadapan sidang paripurna sebelum anggota MPR menentukan pilihan melalui pemungutan suara.

Kandidat yang mendapatkan dukungan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik oleh MPR. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali. Jika hasilnya masih imbang, Presiden memiliki kewenangan menentukan salah satu dari dua kandidat tersebut.

Baca juga: Resmi Cerai! Raisya Bawazier Minta Mantan Suami Beri Nafkah Rp 120 Juta, Akui Tidak Trauma Dengan Pernikahan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut memberikan penjelasan mengenai proses hukum setelah Gibran menyatakan berhenti. Menurutnya, MPR tidak harus mengadakan sidang khusus untuk menentukan apakah pengunduran diri tersebut diterima atau ditolak.

"Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menegaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri dan tidak dilakukan melalui pemilihan umum oleh masyarakat. Berbeda dengan pergantian presiden, posisi wakil presiden yang kosong harus diisi melalui pemilihan oleh anggota MPR berdasarkan dua nama yang diajukan Presiden. Dengan demikian, proses pergantian Gibran tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: 54 Pelaku Curanmor Riau Diringkus Polda Dalam Kurun Waktu Sebulan, 30 Sepeda Motor Sudah Diamankan

Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!

Source:

Update Terbaru

RELATED POST