Ini Daftar Tunjangan Pensiun dan Fasilitas yang Tetap Berhak Diterima Mantan Wapres Gibran Rakabuming
--
MITRA AUTO – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai tunjangan untuk Gibran Rakabuming yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan perhatian terhadap hak keuangan dan fasilitas yang masih bisa diperolehnya setelah tidak lagi menjabat. Meski meninggalkan jabatan sebelum masa pemerintahan 2024–2029 berakhir, Gibran berpotensi tetap mendapatkan sejumlah hak dari negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Aturan mengenai hak mantan kepala negara dan wakil presiden tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam regulasi tersebut, pemberhentian dengan hormat menjadi salah satu syarat bagi mantan wakil presiden untuk memperoleh uang pensiun beserta fasilitas lainnya. Salah satu hak yang diatur adalah pensiun pokok dengan nilai 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.
Berdasarkan perhitungan yang mengacu pada ketentuan gaji pejabat negara, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta setiap bulan. Dengan demikian, besaran pensiun pokok yang berpotensi diterima Gibran juga berada pada angka tersebut.
Selain pensiun bulanan, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 menetapkan bahwa mantan wakil presiden berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Negara juga menyediakan pembiayaan kebutuhan rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon.
Baca juga: Honda Siapkan Investasi Rp48 Triliun Demi Buka Pabrik Baru, Targetkan Serap 2.000 Tenaga Kerja
Hak lainnya berkaitan dengan layanan kesehatan. Seluruh biaya perawatan medis bagi mantan wakil presiden beserta anggota keluarganya menjadi tanggungan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan ini merupakan bagian dari fasilitas administratif yang tetap diberikan setelah masa jabatan berakhir secara hormat.
Tidak hanya berupa uang dan layanan kesehatan, mantan wakil presiden juga memperoleh fasilitas tempat tinggal. Pemerintah menyediakan satu rumah kediaman yang layak berikut perlengkapannya. Namun, perlengkapan rumah hanya diberikan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah, sedangkan biaya pemeliharaan bangunan selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima.
Fasilitas transportasi juga termasuk dalam hak mantan wakil presiden. Negara menyediakan satu kendaraan dinas milik pemerintah lengkap dengan pengemudinya. Biaya perawatan kendaraan serta pembayaran gaji pengemudi tersebut turut dibebankan kepada negara sesuai penjelasan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Mengenai waktu pencairan pensiun dan tunjangan, pembayaran tidak langsung dimulai ketika surat pengunduran diri diserahkan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hak keuangan tersebut mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan. Artinya, status resmi pemberhentian Gibran menjadi faktor penting sebelum seluruh fasilitas tersebut dapat diberikan.
Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menyebutkan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Oleh karena itu, jika pengunduran diri Gibran diproses dengan status pemberhentian secara hormat, ia berhak memperoleh pensiun, tunjangan, rumah kediaman, kendaraan, serta fasilitas kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
Baca juga: 54 Pelaku Curanmor Riau Diringkus Polda Dalam Kurun Waktu Sebulan, 30 Sepeda Motor Sudah Diamankan
Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!
