Badai PHK Massal di Jawa Tengah Tembus 6.860 Orang, Disnaker Sebut Masih Ada 160 Ribu Lowongan Kerja
--
MITRA AUTO – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai PHK massal di Jawa Tengah yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!
Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Tengah mencapai 6.860 orang sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Meski angka tersebut cukup tinggi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah menyebut masih tersedia sekitar 160.000 lowongan pekerjaan di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan jumlah laporan PHK terbanyak di Indonesia. Peringkat pertama ditempati Jawa Barat dengan 14.694 pekerja, disusul Banten sebanyak 8.649 orang. Sementara itu, Jawa Timur mencatat 6.574 pekerja dan DKI Jakarta sebanyak 5.360 orang.
Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, tidak menampik adanya sejumlah perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan akibat berbagai persoalan bisnis. Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan tersebut di antaranya kesulitan memperoleh bahan baku, penurunan permintaan pasar, hingga berkurangnya pesanan dari pembeli.
"Memang kita tidak menafikan ada beberapa perusahaan yang mengalami permasalahan," kata Ahmad Aziz saat memberikan keterangan di Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa kondisi perusahaan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pengurangan tenaga kerja. Menurut Aziz, PHK seharusnya menjadi pilihan paling akhir setelah perusahaan mencoba berbagai langkah efisiensi.
Upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu meliputi pengurangan jam kerja, pembatasan lembur, hingga penyesuaian jumlah shift karyawan. Pemerintah daerah juga melakukan pendampingan agar perusahaan dapat menghindari pemutusan hubungan kerja apabila kondisi masih memungkinkan.
Baca juga: Diskominfo Ungkap Dugaan Serangan Siber, CCTV Yogyakarta Tak Bisa Diakses Saat Demo Ricuh
Di tengah situasi tersebut, Disnakertrans memastikan pekerja yang terkena PHK tetap memperoleh hak sesuai ketentuan, termasuk pesangon, upah yang belum dibayarkan, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Pekerja yang memenuhi persyaratan juga dapat memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program ini menyediakan bantuan uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan, pelatihan keterampilan tanpa biaya, serta akses informasi lowongan pekerjaan. Aziz menyebutkan bahwa berdasarkan data informasi pasar kerja dari kabupaten dan kota di Jawa Tengah, jumlah pencari kerja tercatat sekitar 130.000 orang.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan di provinsi tersebut menyediakan kurang lebih 160.000 posisi pekerjaan. Menurutnya, perbedaan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan pekerjaan menunjukkan bahwa peluang untuk kembali bekerja sebenarnya masih terbuka.
Baca juga: GAWAT! BPOM Temukan 11 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, Resiko Kanker di Depan Mata
"Kadang-kadang ada namanya mismatch. Ternyata saya nggak suka kerja di bagian itu, ternyata jauh dan lain sebagainya," ungkap Aziz.
Ia menilai ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan keinginan pencari kerja menjadi salah satu hambatan dalam penyerapan tenaga kerja. Karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan teknis maupun keterampilan pendukung seperti kedisiplinan, daya tahan, dan kerja sama.
Untuk membantu pekerja menemukan pekerjaan baru, Disnakertrans mengoptimalkan platform Ayo Kerja serta menyelenggarakan bursa kerja di berbagai daerah. Pemerintah juga menyediakan pelatihan gratis bagi masyarakat yang ingin beralih profesi atau membangun usaha sendiri, mulai dari bidang kuliner, barista, hingga pemandu wisata.
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!
