Wednesday 1st of April 2026
×

Intip Total Kekayaan Wira Arizona, JPU di Kasus Video Desa Karo Amsal Sitepu Memiliki Harta Sampai Rp 2 Milliar!

Intip Total Kekayaan  Wira Arizona, JPU di Kasus Video Desa Karo Amsal Sitepu Memiliki Harta Sampai Rp 2 Milliar!

--

MITRA AUTO - Kali ini Wira Arizona sedang menjadi bahan perbincangan publik sebab tuntutannya terhadap Amsal Sitepu. Simak terus artikel di bawah ini sampai habis biar nggak ketinggalan informasi!

Kasus Amal Sitepu sendiri sedang menjadi perbincangan ramai di tengah masyarakat Indonesia. Wira Arizona yang merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo, menjadi sorotan publik setelah kasus yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu. Ia bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU) di dalam kasus ini.

Ia memegang kasus didakwanya Amsal Sitepu atas kasus dugaan mark up jasa pembuatan video promosi sejumlah desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam hal ini, Wira menuntut Amsal dengan pidana dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 202 juta terkait proyek video profil desa yang bersumber dari dana desa.

Sumber Perkara Kasus Wira Arizona

Kasus yang ditangani oleh Wira Arizona selaku Kejaksaan Negeri Karo ini merupakan bagian dari perkara besar terkait pengelolaan dana desa untuk pembuatan sebuah proyek video profil desa. Proyek tersebut mencakup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proyek tersebut diduga memiliki anggaran sebesar 30 juta untuk setiap video.

Auditor Inspektorat menyebut bahwa total kerugian negara dalam keseluruhan perkara diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar. Selain itu menurutnya, seharusnya 1 video dihargai Rp24.100.000. Selain itu, Amsal diduga memperkaya diri sebesar Rp202.161.980. 

Kasus ini lantas memanas dengan celetukan Wira Arizona yang menyebutkan bahwa, "Editing gratis!" di dalam ruang sidang.

Baca juga: Baca Manhwa Classmate Chapter 31 Sub Indo, Sebuah Hal yang Menyedihkan Terjadi


Baca juga: RAW Manhwa Classmate Chapter 32 Subtitle Indo, Mendapat Telepon Misterius

Terkait kasus ini. Teuku Riefky Harsya selaku MenKraf  menyatakan bahwa penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan jasa kreatif tidak bisa disamakan dengan barang biasa yang sering kali sudah ditetapkan harganya secara umum. Ia juga menegaskan perlunya Jaksa untuk memiliki pemahaman terkait industri yang sedang mereka selidiki dalam mempertimbangkan kewajaran harga suatu nilai pengadaan.

Ramainya kasus ini di kalangan masyrakat. Membuat netizen ingin lebih dalam mengetahui sosok Jaksa Penuntut Umum yang berperan menuntun kasus ini.

Source:

Update Terbaru

RELATED POST